Beranda bandar lampung Aksi Damai KSPSI Lampung, Tak Satupun Wakil Rakyat Menemui

Aksi Damai KSPSI Lampung, Tak Satupun Wakil Rakyat Menemui

139

Bandar Lampung (Suaratrans.com) -Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Lampung melakukan aksi damai untuk menyampaikan lima aspirasi ke DPRD Provinsi Lampung, Rabu (23/3).

 

Aksi ini juga digelar serentak di seluruh Indonesia untuk menyuarakan tuntutan mereka.

 

Lima tuntutan mereka adalah:

 

1. Tolak Revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (PPP) yang terindikasi kuat bertujuan untuk melegitimasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

 

2. Cabut Klaster Ketenagakerjaan dari UU No. 11 Tahun 2020.

 

Baca Juga:  Pemdes Mukti karya Realisasikan Blt DD Tahap Ke II Bulan April-Juni Tahun 2022  

3. Revisi SK Gubernur Lampung tentang penetapan UMP dan UMK tahun 2022.

 

4. Berlakukan Struktur Skala Upah di Provinsi Lampung.

 

5. Tolak persyaratan wajib mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan untuk mengurus beberapa berkas kependudukan dan berkas penting lainnya.

 

Lima tuntutan ini mereka bacakan di Depan Kantor DPRD Lampung dengan harapan ada setidaknya salah satu wakil rakyat yang menemui mereka.

 

Namun, karena tidak satupun perwakilan legislatif yang menemui mereka, Ketua Serikat Pekerja Pariwisata Lampung Afriadi Alwie akhirnya menyerahkan lima tuntutan tersebut Humas DPRD Lampung.

 

Baca Juga:  Gubernur Lampung Dukung Pengembangan IPC Panjang

“Kami sangat menyesalkan situasi ini. Mestinya mereka hadir di gedung DPRD. Kok ini bisa kompak, tak satu pun mau menerima perwakilan buruh,” ujarnya.

 

Afradi Alwi mewakili serikat buruh di Lampung mengaku kecewa karena mereka tidak ditemui anggota dewan yang selalu berjanji untuk membela kepentingan buruh saat pemilu.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum KSPSI Alzier Dianis Thabranie dan Ketua KSPSI Lampung Jazuli Isa bersatu untuk membela buruh bongkar muat di pelabuhan Panjang untuk melawan pengurus koperasi.

 

Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dinilai telah menyalahi aturan dan mengecewakan anggota.