Beranda Berita Media Global Diduga Korupsi, Polisi Amankan 2 Kades Di Batanghari

Diduga Korupsi, Polisi Amankan 2 Kades Di Batanghari

55

Lampung Timur,(Suaratrans.com) -Polisi menambah lagi tersangka dari buntut kasus korupsi bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air lrigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2022 oleh Oknum DPRD Kabupaten Lampung Timur, Wiwik Yuliana, bersama dua rekannya.

 

Dari hasil pengembangan, Tim Penyidik Satuan Reskrim Polres Lampung Timur menangkap 2 oknum Kepala Desa di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

 

Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution, didampingi Kasat Reskrim IPTU Johanes EP Sihombing, pada Jumat (19/8), menerangkan bahwa inisial ke-2 tersangka adalah SH (50) Kepala Desa Rejoagung, dan PW (55) Kepala Desa Sumberrejo, Kecamatan Batanghari.

Baca Juga:  Pasutri tersangka kasus Curat,sebuah toko di Natar, di amankan Jatanras Polda lampung  

 

“Ke-2 oknum Kepala Desa tersebut, diduga kuat ikut mengambil keuntungan dari Proyek P3-TGAI, sebesar 19 juta rupiah,” terangnya.

 

“Proses hukum terhadap ke-2 oknum Kepala Desa ini, merupakan hasil pengembangan pemeriksaan Pihak Kepolisian, terhadap 3 orang tersangka lainnya, yang sudah lebih dulu dilakukan penahanan, yaitu WY yang merupakan Oknum Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur, dan 2 Tim Suksesnya masing-masing TI dan SC, warga Kecamatan Batanghari” ujarnya

 

Kapolres Lampung Timur menambahkan bahwa ke-5 tersangka, diduga melakukan pemotongan dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2022, dengan nilai kerugian negara mencapai 169 juta rupiah.

Baca Juga:  Salurkan Bantuan Dari Kemendag Ri, Bupati Mesuji Di Banjiri Ucapan Terimakasih

 

Dari 2 Oknum Kepala Desa tersebut, Polisi menyita barang bukti Uang Tunai sebesar 19 juta rupiah, kemudian dari Oknum Anggota DPRD WY, serta 2 Tim Suksesnya yaitu TI dan SC, Petugas juga telah mengamankan barang bukti berupa Uang Tunai 157 juta rupiah, 12 unit Telepon Genggam, 1 unit Laptop, dan dokumen terkait perkara tersebut.

 

“Para tersangka diancam dengan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun kurungan penjara, dan Denda hingga 1 milyar rupiah,” tutup kapolres.

(**)