Suaratrans.com, MESUJI – Fantastis!!!, Biaya Bimbingan Teknis (Bimtek) setiap Desa gerogoh kocek sebesar Rp7.500.000,. Akibatnya, puluhan Kades di Mesuji Lampung mengeluh. Parahnya, lagi kegiatan Bimtek tersebut hanya digelar selama 1 hari yang digelar di Hotel Emersia pada Tanggal 28 Juni 2019 di Kota Bandar Lampung beberapa waktu lalu.
Menurut SH, salah satu kades di Mesuji beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi oleh suaratrans.com, membenarkan bahwa, biaya bimtek tersebut senilai 7,5 juta rupiah untuk setiap desa, dengan keseluruhan jumlah desa yang ikut sebanyak 100 Desa, sehingga biaya tersebut terkesan sangat mahal, untuk kebutuhan Bimtek meskipun pada item biaya itu tertera pada APB-Des.
“Ya, setiap Desa dikenakan 7,5 juta rupiah dari total keseluruhan 100 desa yang ikut pelaksanaan Bimtek tersebut,” jelasnya.
Saat di singung siapa yang mengkordinir, SH’pun menjawab ada teknisnya ada di DPMD Mesuji Tim Panitia.
“Semua itu dikoordinir oleh Tim Panitia,” ujarnya.
Tidak hanya dana bimtek saja yang dikeluhkan oleh SH, akan tetapi, pihaknya juga mengeluhkan biaya pembelian buku bacaan desa (Sarana Perpustakaan) yang mencapai 3 juta rupiah, untuk beberapa item buku bacaan.
Bahkan pihak Kepala Desa yang ada di Mesuji juga heran, kenapa buku ini baru nongol sekarang, sebelumnya tidak ada rapat khusus atau perda yang mengarah kepada pembelian buku.
“Selain Bimtek kita juga harus beli buku dengan anggaran Rp. 3.000.000, dan ini tentunya sangat memberatkan kami selaku aparat desa. Sebab, dalam waktu yang bersamaan harus mengeluarkan Rp10.500.000,- .meskipun itu sudah teranggarkan di APBDes,” kata SH yang diamini salah satu aparatur desa.
Di tempat terpisah, Kadis DPMD Mesuji melalui Kabid Anggaran DPMD Mesuji Slamet membantah keras isu yang beredar terkait pungutan dana bimtek dan pembelian buku untuk desa, bahwa dirinya yang telah mengkondisikan kegiatan Bimtek tersebut, dirinya hanya sebagai penyambung antara APDesi dengan panitia, dan selebihnya tidak ada.
“Ia benar dana Bimtek itu 7.5 juta, yang diikuti oleh 100 Desa. Namun semua itu panitia penyelenggara. PMD hanya undangan. Bila dikatakan mengkondisikan itu tidak benar karena urusan itu APBDes dengan panitia, kita hanya mempertemukan kedua belah pihak selebihnya tidak mengetahuinya,” kilahnya.
Lagi-lagi Slamet mengelak, bahwa untuk waktu pelaksanaanya dirinya kurang paham, bila dilaksanakan 1 hari. Sebab, dalam jadwal itu tiga hari.
“Silahkan hubungi panitia penyelenggara,” bantahnya.
Sementara, untuk buku, Slamet juga tidak menampik bahwa harga buku itu 3 juta rupiah, ada juga yang Rp 500 ribu, untuk buku ini pihak penyedia memberikan proposal kepada setiap desa untuk kebutuhan bahan bacaan, kemudian kades dan perangkat desa menganggarkan anggaran tersebut untuk pembelian sarana buku bacaan, itupun tidak ada paksaan dana itu kan di anggarkan dari anggaran APB-des.
Untuk aturan khusus memang tidak ada, namun terlepas dari itu, para kades menindak lanjuti surat edaran Bupati Mesuji, tentang sarana informasi publik, yang mengacu kepada sarana bahan bacaan.
“Kita melalui koridor yang ada,” jelasnya.
Dan sejauh ini, secara teknis memang DPMD, namun secara hak dan kewajiban DPMD tidak ada yang menghandle, apa lagi mencari ke untungan dari anggaran tersebut, silahkan kawan kawan menghubungi penyelanggara Bimtek, dan penyedia buku bacaan untuk mengetahui persis kronologi dan kegunaan anggaran tersebut.
Lebih dalam Slamet mengatakan, terkait adanya isu yang beredar bahwa pembiayaan buku dan bimtek di handle oleh DPMD Mesuji.
“Maka itu, kita akan ambil langkah tegas dengan memanggil beberapa kades yang bersangkutan, mungkin ini mis komunikasi antara kades dan DPMD Mesuji, makan-nya secepatnya akan kita luruskan. Ini hanya miskomunikasi saja, dan akan segera kita luruskan,” tutupnya. (TIM/CS)
