Beranda bandar lampung Gelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan...

Gelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ini Kata Hi.Saply TH

173

Bandar Lampung,(Suaratrans.com)- Bupati Mesuji Hi.Saply TH membuka langsung Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan yang Di Gelar Di Hotel Imersia Bandar Lampung ini Di Hadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung,Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji,Pejabat Fungsional Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,Staf Ahli, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Bupati Mesuji Menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Mesuji, kami mengucapkan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dan Para Pejabat Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan bertindak sebagai narasumber untuk dapat memberikan wawasan dan pengetahuan guna menunjang tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah.

” Sebagaimana amanat Pasal 280 dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, “Dalam menyelenggarakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang diserhkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam Pengelolaan Keuangan”. Maka, setiap Daerah wajib mengaplikasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 20920 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kata bupati Mesuji

Bupati Mesuji melanjutkan,Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Merupakan sebuah acuan Strategis dalam mengatur dan mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, dan Akuntabel. Pengelolaaan Keuangan Daerah merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari Penyerahan urusan Pemerintahan.

Baca Juga:  Terbitkan Perbup TPBIS Pertama Di Lampung, Bupati Mesuji Di Banjiri Apresiasi

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-undang mengenai keuangan negara. Sinergisitas antara APBD dengan Teknis Pengelolaan Keuangan berkorelasi menghasilkan ouput yang dapat dinilai, salah satunya adalah laporan Keuangan. Laporan Keungan disajikan dengan kriteria: yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Oleh Karena itu lanjutnya lagi,  Dalam Pengelolaan APBD tersebut, Kepala Daearah melimpahkan Sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.

Masih di Lanjut Bupati Mesuji, Pemerintah yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, yang salah satunya dapat dicapai melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menghasilkan pertangungjawaban keuangan yang disusun secara akurat. Oleh karenanya, saya menyambut baik dengan diselenggarakannya Sosialisasi ini.

Hal yang perlu kita sadari bahwa masing-masing Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi ini yaitu, Perangkat Daerah sebagai salah satu entitas pelaporan keuangan daerah merupakan bagian dari entitas LKPD yang sangat mempengaruhi pemberian opini BPK RI terhadap kecukupan pengungkapan keuangan, sehingga dengan ketaatan kita terhadap pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan, diharapkan mampu meningkatkan nilai audit hasil pemeriksaan yang lebih baik.

Baca Juga:  "Karya Bhakti TNI", Pemda Mesuji Dan Kodim 0426 Tuba Tandatangani Kesepakatan Bersama

Opini WTP merupakan Pencapaian yang diinginkan seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP, Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan.

Melalui Acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk dapat mempertahankan Capaian atas Predikat ‘WTP” yang telah diraih Kembali tahun 2021, atas laporan keuangan Tahun 2020 Sehingga menjadi Pertimbangan bagi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji terkait Dana Insentif Daerah dan akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap Anggaran dan Pembangunan di Kabupaten Mesuji.tutup Bupati Mesuji.(Dmr)