Pringsewu
Trending

PD IWO Pringsewu: Kepengurusan Resmi di Bawah Kepemimpinan Riko Amir dan Teuku Yudistira

PRINGSEWU – Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Ahmad Fijayyuddin mengklarifikasi informasi terkait kepengurusan IWO yang baru terbentuk di Kabupaten Pringsewu. Ahmad menjelaskan bahwa kepemimpinan IWO di Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah Provinsi Lampung memiliki perbedaan.

“Sesuai dengan hasil Musyawarah Besar (Mubes) Ke-I IWO Lampung pada Rabu, 7 Agustus 2022, yang digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Lampung, Riko Amir terpilih sebagai Ketua PW IWO Lampung dengan memperoleh 25 suara, mengungguli Edi Arsadad yang hanya memperoleh 11 suara,” ujar Ahmad Fijayyuddin, Sabtu (18/5).

Ahmad menegaskan bahwa saat ini, secara sah, Riko Amir adalah Ketua PW IWO Lampung. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online dengan Nomor: 031.B/SKep-PW/PP-IWO/V/2024, yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP IWO, Teuku Yudistira Adi Nugraha, M.I.Kom.

Baca Juga:  Kantor Camat Pardasuka Abaikan Keselamatan, Perawatan Diduga Fiktif

“Saat ini, SK kepengurusan PD IWO Pringsewu masih dalam proses di Pengurus Pusat IWO untuk diterbitkan secara kolektif,” tambahnya.

Ahmad juga menegaskan bahwa tidak ada masalah jika terdapat IWO tandingan dengan kepemimpinan yang berbeda. “Yang pasti, kami masih berada di bawah naungan IWO dengan kepemimpinan pusat Teuku Yudistira Adi Nugraha dan kepemimpinan wilayah Lampung Riko Amir,” jelasnya.

Baca Juga:  Pembangunan Parkiran dan Taman Makam Dipertanyakan

Secara terpisah, Ketua PW IWO Lampung, Riko Amir, membenarkan bahwa PD IWO yang diketuai oleh Ahmad Fijayyuddin adalah IWO yang sah. “Ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata Riko melalui sambungan telepon, Sabtu (18/5).

“Kami sudah menjalankan Mubesda, Mubeswil, hingga Mubes di akhir 2023 lalu untuk pemilihan ketua umum, dan Yudistira terpilih sebagai Ketum serta Diah terpilih sebagai Sekjen,” lanjutnya.

Riko juga menyoroti adanya beberapa orang dan kelompok yang mengaku-ngaku sebagai IWO. “Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk menilai sendiri sepak terjang kelompok tersebut,” tegasnya.

“Kami tidak bertanggung jawab atas gerakan-gerakan mereka dan kami tidak ingin terprovokasi serta terlibat dalam tindakan mereka,” tutup Riko.(rls)

Artikel Terkait

Back to top button