Beranda Daerah Tulangbawang Kembali Pertahankan Opini WTP Yang Ketujuh Kalinya.

Tulangbawang Kembali Pertahankan Opini WTP Yang Ketujuh Kalinya.

75

Tulangbawang (Suaratrans) – Pemerintah Kabupaten Tulangbawang (Pemkab Tuba) mendapatkan penghargaan 7 kali berturut-turut. Rabu, (28/04/2021) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung.

Penyerahan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) 7 kali berturut-turut dari pemerintah pusat yang diberikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung (Andri Yogama, SE.,MM.,Ak.,CSFA), terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Atas arahan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, saya mengucapkan terimakasih kepada Bupati dan jajarannya atas kerjasamanya yang sudah mendukung Kami pada saat pelaksanaan Pemeriksaan. Dengan ini BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung memberikan Opini WTP Kepada Pemkab Tuba. Semoga ini menjadi momentum untuk lebih mendorong kerjanya, akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga:  Sertu Munkar Bersama Tim Gugus Covid-19 Balam, Door to Door Cek Suhu Tubuh Warga

Sementara, Ketua DPRD Tuba menyampaikan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada pemkab Tuba Selanjutnya akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. DRPD selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan akan terus mendorong dan mengawal proses tindak lanjut yang diamanatkan. Apakah itu bersifat saran, opini, maupun yang sifatnya pengembalian.

Bupati Tuba Dr. Hj Winarti SE., MH menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya Kepada BPK RI perwakilan Provinsi Lampung atas diserahkan Opini WTP yang sudah diberikan kepada kami. BPK RI perwakilan provinsi Lampung Sudah melakukan Audit selama 60 Hari Lamanya di Pemkab Tuba.

Baca Juga:  ACT Bandar Lampung Ajak Seluruh Ketua RT Desa Natar Untuk Ngbrol Kemanusiaan & Bagikan Perlengkapan Kebersihan Masjid

Saya berkeyakinan bahwasanya BPK memiliki standar yang digunakan secara tetap dalam undang-undang keuangan Negara yang disebut SPKN (Standard pemeriksaan keuangan Negara). Kedepan, kita semua Berharap manajemen pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuba dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan akan semakin baik, akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun etika kewajaran.

Harapan saya sangat besar, untuk membangun infrastruktur dipemkab Tuba. Saya berharap BPK RI perwakilan provinsi Lampung untuk senantiasa memberikan bimbingan dan arahan. Bupati didampingi Ketua DPRD, Sekda, Inspektur dan Kepala BPKAD. (Wita)