SALING TUDING KEPALO VS KETUA BPT TERKAIT ANGGARAN DD TIYUH PANARAGAN

Suara trans.com– Tulang Bawang Barat-Kepalo Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat menyampaikan klarifikasi nya atas tudingan Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dengan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran Dana Desa yang sudah di realisasikan.

Edyson Kepalo Tiyuh Panaragan menampik atas tudingan yang di sampaikan Ketua BPT tersebut. Dirinya mengklaim bahwa apa yang sudah di realisasikan telah sesuai. Justru dirinya memberikan arahan kepada ketua BPT agar tahu pran dan fungsinya selaku BPT. Selain itu justru tudingan di lontarkan kepada BPT Tiyuh Panaragan dalam anggaran 40 juta yang di kucurkan oleh pemerintah Tiyuh belum bisa di pertanggung jawabkan.

“Kalau soal dana kematian itu tidak ada yang ada dana 3 persen dari DD 1,3 Miliar, itu diperuntukkan untuk operasional, bantuan Sosial, bukan hanya kematian tapi ada musibah tenggelam atau kebakaran itu anggaran nya 40 juta, kalau kematian milih-milih kita lihat yang mampu atau tidak mampu, kalau soal k3w silahkan, bila perlu turun ke lapangan ada ayam ada kambing cek itu gunanya BPT fungsinya pengawasan,” kata Edyson dengan nada sedikit geram, pada Sabtu (28/6/2025).

Dalam pertemuan di balai Tiyuh panaragan itu, sempat bersitegang bahkan saling debat untuk membenarkan pernyataan masing-masing. Edyson justru membeberkan anggaran yang di kucurkan untuk BPT Tiyuh Panaragan yang di tuding nya belum ada pertanggungjawaban.

“Ya kalau mau se buka-bukaan tidak masalah, anggaran untuk BPT itu 40 juta, maksud saya itu fungsinya tanya sama bidang masing-masing bagaimana ini bagaimana ini gitu caranya jangan lapor ke media,”ucap dia.

Sementara itu Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Edi Yanto mengatakan tidak adanya transparansi membuat dirinya bertanya tanya dengan anggaran Dana Desa(DD) yang sudah terealisasi. Dirinya menyebut bahwa anggaran kematian itu tentunya dirinya menyarankan bahwa kalau ada yang diberikan dan ada yang tidak di berikan mendingan jangan di realisasikan.

“Maksud saya kalau dana itu ada yang di kasih dan ada yang tidak kasih mendingan gak usah,” katanya Edi.

Edi membantah terkait dengan fungsinya sebagai pengawasan dia menilai tidak di anggap hal ini setelah adanya upaya pertemuan untuk membahas terkait anggaran dana desa tahun 2024.

“TPK selalu di undang tidak mau pernah datang bagaimana mau mengawasi ,ini tidak ada keterbukaan, apa yang mau di awasi,kami suruh evaluasi tidak di evaluasi, ini bukan soal duit ini kami fungsi pengawasan,” bebernya.

Masih kata Edi, sesuai dengan pernyataan kepalo Tiyuh dirinya menjelaskan terkait anggaran yang di kucurkan pemerintah Tiyuh Panaragan kepada BPT sebesar Rp.40.0000.000 pada tahun 2025 sudah di realisasikan 100 persen.

“Kalau dana itu sudah terserap buat sewa gedung di Islam waton , dana kebersihan, operasional BPT , uang makan BPT, SPJ sudah ada semua,” ucap dia.

Edi berharap kedepannya pemerintah Tiyuh Panaragan agar ada keterbukaan dalam merealisasikan Dana Desa.”Harapan kedepan keterbukaan, setiap pekerjaan itu pasti dapat untung semua ,gak mungkin di pegang kalau gak dapat untung,kita bukan nuduh bukan,” ulasnya.

Di tempat yang sama Ali Rohman Direktur Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) Tiyuh Panaragan menjelaskan bahwa dirinya baru tahun ini menjadi Direktur BUMT. Dalam pernyataan nya bahwa pihaknya belum menerima anggaran yang akan dikucurkan pemerintah Tiyuh kepada BUMT sebesar Rp.270.000.000.

“Tahun ini dalam perencanaan kita untuk usaha karet tapi Anggaran belum turun, upaya ini saya lakukan untuk memperbaiki sistem BUMT yang sebelum-sebelumnya, karena anggaran yang lalu jangan kan untung modal saja tidak tahu dimana, nah ini niat saya optimis untuk kemajuan Tiyuh kedepan, setelah usaha karet baru keuntungan nya untuk program ketahanan pangan mau buat ayam, bebek, lele bahkan sampai tanaman,jadi kalau rugi sekalipun emang itu hasil keuntungan karet,” tukasnya. (*)