IHK Provinsi Lampung April 2022 Mengalami Inflasi

Bandar Lampung (Suaratrans.com) -Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada April 2022 mengalami inflasi yaitu sebesar 0,86% (mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya dan rata-rata inflasi bulan April dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,92% (mtm) dan 0,22% (mtm). Tingkat inflasi IHK tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Nasional dan Sumatera yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,95% (mtm) dan 0,87% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar 3,49% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yang masing-masing tercatat sebesar 3,47% (yoy) dan 3,91% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada bulan April 2022 didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti: minyak goreng, bensin, angkutan udara, mobil, dan telur ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,30%; 0,13%; 0,08%; 0,06% dan 0,04%. Peningkatan harga minyak goreng didorong oleh pencabutan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Kementerian Perdagangan pada 16 Maret 2022 turut mendorong peningkatan harga komoditas minyak goreng. Lebih lanjut, peningkatan harga bensin didorong oleh naiknya harga minyak mentah dunia yang turut mendorong naiknya harga minyak mentah di Indonesia. Peningkatan harga angkutan udara selain dampak meningkatnya permintaan menjelang HBKN, juga akibat tingginya meningkatnya harga Avtur dunia yang sangat mempengaruhi biaya operasional penerbangan. Harga mobil juga mengalami peningkatan disebabkan dicabutnya kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk beberapa tipe mobil, selain itu juga adanya kenaikan tariff PPN menjadi 11% mulai April 2022 juga turut menjadi penyumbang naiknya harga mobil.

Sementara itu, kenaikan harga telur ayam ras didorong oleh meningkatnya permintaan menjelang masuknya HBKN Idul Fitri 1443 H.

“inflasi yang lebih dalam pada periode April 2022 tertahan oleh tekanan inflasi yang terjadi pada sebagian komoditas di antaranya beras, cabai rawit, tahu mentah, cabai merah, dan tomat dengan andil masing-masing sebesar -0,086%; -0,048%, -0,025%; -0,019%; dan -0,014%. Penurunan harga pada komoditas beras, cabai rawit, dan cabai merah didorong oleh meningkatnya pasokan seiring dengan masuknya masa panen. Sementara itu, penurunan harga pada komoditas tahu mentah didorong oleh menurunnya harga kedelai. Penurunan harga tomat juga didorong oleh peningkatan jumlah pasokan di tengah rendahnya permintaan masyarakat.

Sementara itu, NTP Provinsi Lampung tercatat lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan NTP ini terjadi pada hampir seluruh subsektor, kecuali sektor peternakan dan perikanan tangkap. Penurunan NTP pada periode April 2022 didorong oleh adanya penurunan harga pada komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan rakyat, dan perikanan budidaya. Dengan demikian, NTP April 2022 tercatat menurun 0,76% (mtm) dari 108,43 di bulan Maret 2022 menjadi 107,61 pada bulan April 2022. Meskipun secara umum tercatat di atas 100, NTP subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura tercatat masih berada di bawah 100 yang masing-masing tercatat sebesar 95,97 dan 98,82.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memandang bahwa inflasi akan tetap terjaga pada rentang sasaran 3±1%. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi, antara lain: dari inflasi risiko kelompok inti, adanya risiko peningkatan tekanan permintaan memasuki periode Idul Fitri dan adanya tambahan penghasilan (THR), meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode mudik mengingat tidak adanya restriksi, dan peningkatan tekanan harga sebagai akibat dari peningkatan PPN menjadi 11%. Risiko kelompok Volatile Food (VF), berlanjutnya tariff cukai rokok yang diperkirakan masih akan berlangsung, potensi peningkatan mobilitas masyarakat mengantisipasi seiring HBKN Idul Fitri mendorong peningkatan angkutan udara dan angkutan darat antar kota, dan normalisasi tarif dasar listrik. Risiko kelompok Administered Price (AP), potensi meningkatnya harga daging sapi, daging ayam ras, telur serta beras seiring dengan meningkatnya permintaan akibat masuknya HBKN Idul Fitri, potensi berlanjutnya peningkatan harga minyak goreng mengikuti peningkatan harga CPO Dunia, potensi peningkatan harga gandum dan kedelai akibat ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina, serta masuknya masa giling tebu, turut menekan peningkatan harga gula.

Dalam rangka mengantisipasi beberapa risiko tersebut, diperlukan peningkatan sinergi dan komitmen bersama di antara Tim pengendali Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, yakni: Pertama, memastikan keterjangkauan harga, dengan cara menjaga daya beli masyarakat (Bansos, Subsidi, BLT, dll), penguatan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium serta melakukan kerja sama dengan produsen untuk pelaksanaan pasar murah. Kedua, memastikan ketersediaan pasokan dengan dengan menjaga cadangan pangan nasional (terutama beras sebagai komoditas utama), melakukan pemantauan ketersediaan pasokan bersama satgas pangan kepada produsen, penguatan serta implementasi Kerjasama antardaerah (KAD) yang telah terjalin, korporatisasi pertanian, mendorong peningkatan produktivitas via Pembangunan lumbung pangan Food Estate melalui peningkatan produksi pangan hortikultura dan perluasan adopsi tekonologi (IOT) dalam budidaya pertanian serta penguatan dan perluasan implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB). Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui perluasan pemasaran melalui platform digital, melakukan inovasi sistem logistik, pembangunan sistem logistik daerah (Tugas TPID sesuai Keppres 23/2017) serta mendorong kemitraan industri dengan petani. Keempat, meningkatkan komunikasi efektif dengan terus meningkatkan koordinasi TPIP-TPID, melakukan perluasan pemanfaatan PIHPS dan sistem harga lainnya sebagai landasan kebijakan TPID, serta melakukan peningkatan validitas dan kesinambungan data pangan dan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah (Early Warning System) yang akurat dan terkini untuk memantau perkembangan perekonomian daerah.

Menjelang HBKN Idul Fitri 1443 H, telah dilaksanakan HLM TPID Persiapan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H pada tanggal 28 Maret 2022. Terkait ketersediaan dan kebutuhan bahan pokok pangan strategis, Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan bahan pangan pokok strategis dapat terpenuhi selama Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan terhadap 12 komoditas bahan pokok pangan strategis, persediaan 8 komoditas (beras, jagung, cabai besar, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng) tercatat mengalami surplus pada Jan-Mar 2022. Meski demikian, terdapat 4 komoditas yang persediaannya mengalami defisit pada periode Jan-Mar 2022, di antaranya bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan kedelai. Menyikapi perkembangan tersebut, berikut beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan: a. pemenuhan kebutuhan pasokan bawang merah melalui impor antar daerah, yaitu sentra produksi Jawa Tengah/Brebes dan Nusa Tenggara Barat; b. pemenuhan kebutuhan pasokan bawang putih melalui impor; c. pemenuhan kebutuhan pasokan cabai rawit melalui impor antar daerah, yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah; d. pemenuhan kebutuhan pasokan kedelai melalui impor luar negeri, yaitu dari Amerika Serikat; e. meningkatkan produksi kedelai, melalui perluasan areal tanam; f. Koordinasi pemerintah pusat, daerah dan stakeholder untuk merumuskan ketersediaan dan pembatasan impor sesuai kebutuhan; g. menetapkan dan merumuskan tata niaga kedelai, HPP, dan jaminan pasar bagi petani; h. melakukan koordinasi lintas sektor dengan para distributor untuk ketersediaan stok pangan strategis; i. mengadakan Gelar Pangan Murah Komoditas pangan strategis dengan melibatkan peran pelaku usaha/instansi terkait.

Kemudian pemantauan terkini komoditas minyak goreng menjelang HBKN Idul Fitri mengalami surplus sebanyak 1,357,011 liter dengan kisaran harga Rp23.000/liter – Rp25.000/liter. Upaya yang dilakukan Provinsi Lampung untuk menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng menjelang HBKN Idul Fitri 2022 diantaranya: a. melakukan pemantauan atas ketersediaan di gerai ritel modern dan gudang produsen/distributor di Provinsi Lampung; b. melakukan Rapat Koordinasi dengan produsen/distributor se-Provinsi Lampung terkait pasokan dan distribusi ke retail di pasar tradisional dan modern; dan c. melakukan pasar murah tingkat provinsi dan Kab/kota.(rls/Dwi(