Berita Media Globalberita terkiniDaerahLampungMesuji

Ratusan Jurnalis Duduki Gedung DPRD Mesuji, Tuntut Transparansi Anggaran Publikasi

Mesuji,(Suara trans.com) –Ratusan jurnalis yang tergabung dalam aksi unjuk rasa menuntut transparansi pengelolaan dana publikasi di Kabupaten Mesuji terus menguat. Setelah menggelar aksi di depan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Mesuji, massa kemudian bergerak ke Gedung DPRD Mesuji dan berhasil menduduki gedung tersebut pada Senin (17/3/2025).

Para jurnalis dan elemen masyarakat yang ikut dalam aksi ini mengecam adanya dugaan praktik ketidaktransparanan serta ketidakadilan dalam pembagian dana publikasi oleh pemerintah daerah. Mereka menuntut agar anggaran publikasi dibagikan secara merata tanpa adanya indikasi kolusi atau nepotisme.

Namun, saat massa tiba di Gedung DPRD Mesuji, mereka menemukan bahwa hanya satu anggota DPRD dari Komisi B yang berada di tempat. Sementara anggota dewan lainnya tidak terlihat hadir. Situasi ini semakin memicu kekecewaan para demonstran, yang menilai DPRD tidak serius dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap eksekutif.

Baca Juga:  116 Orang Telah di Evakuasi dari Pulau Sebesi dan Pulau Sebeku Dengan Mengunakan Kapal KPLP

“Kami datang ke sini untuk menuntut keadilan dan transparansi, tetapi para anggota dewan malah tidak ada di tempat. Ini menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap masalah yang kami suarakan,” ujar salah satu jurnalis yang ikut dalam aksi.

Massa mendesak DPRD Mesuji untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran publikasi. Selain itu, mereka meminta Diskominfo Mesuji membuka informasi terkait media penerima dana publikasi serta kriteria seleksi yang digunakan. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari DPRD maupun pemerintah daerah, para jurnalis mengancam akan melaporkan dugaan ini ke Ombudsman, KPK, dan aparat penegak hukum lainnya.

Baca Juga:  DPRD & Pemkab Kabupaten Mesuji Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2024

Aksi ini menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama yang berkaitan dengan kebebasan pers. Para jurnalis menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan konkret dari pihak berwenang.

Hidup Pers! Hidup Keadilan! Hidup Demokrasi!

Tim

Artikel Terkait

Back to top button